Ternyata Hanya Butuh 2 Partai Lagi untuk Penundaan Pemilu 2024, Jokowi Bisa Perpanjang Masa Jabatan

Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 tak bisa dipandang remeh.

Dia mengatakan, setidaknya ada tiga partai di DPR yang punya kecenderungan mendukung isu penundaan pemilu, yakni PKB, Golkar, dan PAN.

Baca Juga: Gegara Belain Munarman, Orang Pro Jokowi Warning Penghinanya, Denny Siregar Ngegas: Ngancem Ya?

Sebagai informasi, Pasal 37 ayat (1) dan (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3, sedangkan mengubahnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

"PKB, Golkar, dan PAN hanya membutuhkan satu atau dua partai lagi untuk mengusulkan amendemen konstitusi bersama DPD," kata Ihsan kepada GenPI.co, Kamis (3/3).

Peneliti ini mengatakan, melihat koalisi DPR yang mayoritas pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, maka lebih dari cukup untuk melancarkan pengajuan amendemen tersebut.

Namun, Ihsan mengatakan bahwa amandemen itu akal-akalan belaka karena sangat bertentangan dengan konstitusi pembatasan kekuasaan melalui limitasi masa jabatan.

Ihsan mengatakan, jika para elite politik berhasil mewujudkan itu, Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip universal negara demokrasi.

"Menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden pun membuat Indonesia melanggar prinsip pemerintahan presidensial," katanya.

Sebagai bagian dari sistem politik hasil reformasi, Ihsan menyebut sistem presidensial punya dua perbedaan mendasar dengan sistem parlementer.

Pertama, pemerintahan yang terpisah dari parlemen. Kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan punya masa jabatan yang tetap dan dibatasi oleh pemilihan langsung oleh rakyat secara berkala.

Oleh karena itu, Ihsan bersama tujuh organisasi yang fokus di isu pemilu mengajak publik untuk berpartisipasi aktif menolak wacana penundaan Pemilu 2024.