China Rilis Paket Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Asing Pahami Baik-baik!

Warta Ekonomi, Beijing -

China mengeluarkan paket kebijakan pada tahun ini untuk menjaga stabilitas perdagangan luar negerinya. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Li Keqiang ketika melaporkan kinerja pemerintahannya pada pembukaan sidang parlemen dua sesi di Beijing, Sabtu (5/3/2022).

China akan membantu perusahaan berorientasi ekspor dalam menerima order dan mempertahankan kapasitas produksinya.

Baca Juga: Tahun 2022 China Punya Target Baru, Anggaran Pertahanan bakal Naik dengan Nilai Fantastis

"Kebijakan ini bisa mempercepat pembentukan model baru perdagangan luar negeri, memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap e-dagang lintas-batas, dan mendukung pembangunan gudang-gudang barang perdagangan asing," ujarnya.

China akan meningkatkan impor produk dan jasa yang lebih berkualitas dan membangun sistem perdagangan jasa dan digital yang baru.

"Pembangunan sistem layanan logistik bisa membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional," kata PM Li.

Oleh sebab itu pula China akan meningkatkan dan memperluas investasi asing di bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan, dan layanan data yang tersebar di wilayah tengah, barat, dan timur laut. China juga akan meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi, baik multilateral maupun bilateral.

Menurut PM Li, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) telah berhasil menciptakan kawasan perdagangan bebas di dunia.

"China akan mendorong beberapa perusahaan memanfaatkan tarif preferensial dan aturan lain dalam kerangka RCEP untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan," ujarnya.

Pihaknya telah siap bekerja bersama dengan beberapa negara lain yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan.

Dalam pembukaan sidang parlemen yang juga dihadiri oleh Presiden Xi Jinping itu, PM Li membacakan laporan kinerja setahun terakhir dan program kerja ke depan yang di antaranya meliputi bidang perekonomian, perdagangan, investasi, keuangan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan.

Sidang parlemen dua sesi yang terdiri dari Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan Majelis Penasihat Politik Rakyat China (CPPCC) berlangsung hingga 12 Maret. NPC mirip dengan DPR, sedangkan CPPCC berfungsi seperti MPR.

Sidang tahunan tersebut diikuti sebanyak 2.951 anggota legislatif yang mewakili beberapa daerah, berbagai kelompok etnis minoritas, dan entitas lainnya di China. Sidang parlemen dua sesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan "Lianghui" itu digelar setiap awal Maret kecuali pada 2020 akibat pandemi COVID-19.