Soal Big Data Penundaan Pemilu, Partai Demokrat Tuding Opung Luhut Cuma Tipu-tipu!

Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.

“Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” tegas Jovan kepada wartawan, Minggu (13/3/2022).

Jovan menilai, pernyataan itu skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan yang ujungnya akan mengkhianati amanat Reformasi.

Baca Juga: Sindir Telak Luhut, HNW: Kalau Capek Istirahat Saja, Jangan Minta Tambah 3 Tahun!

“Sebelumnya, skenario tiga periode gagal, demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang dilanjutkan skenario tunda Pemilu,” ungkap Jovan.

“Melihat wacana tunda Pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amendemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI," sambungnya.

Selain itu, kata Jovan, alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock.

”Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana," terangnya.

Dia menduga, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat Reformasi. Jovan menyebut, secara akal sehat dan hati nurani, Ada beberapa kemungkinan alasan tunda Pemilu.

Pertama, Pemerintah sudah dicekam ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) bahkan sebelum kekuasaan berganti.

"Para pakar psikologi politik dan para sejarawan perlu juga berbicara tentang hal ini. Kedua, Pemerintah ketakutan rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu," bebernya.

"Kalau proyek ini gagal, tentu proyek IKN akan dikenang sebagai aib dari manajemen pemerintah yang serampangan," sambungnya.