Luhut Seperti Jubir Partai Politik, Padahal...

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meminta agar Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan klaim bahwa sebagian kader partai menginginkan pemilu 2024 ditunda.

"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda," kata Jamil.

Ia menilai sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya.

"Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi juru bicara partai politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim LBP," tegasnya.

Karena itu, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi LBP menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan pemilu 2024.

"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap istana sebagai dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan istana, termasuk LBP, terkait penundaan pemilu," tegasnya.