Kemendagri Konsisten Berupaya Wujudkan Satu Data Indonesia di Daerah

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten dan berkesinambungan berupaya mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam mempercepat satu data di lingkungan pemerintah daerah (pemda), Kemendagri juga mendorong terciptanya satu data pemerintahan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar menjelaskan, salah satu langkahnya adalah menjadikan produksi dan manajemen data selaras dengan penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca Juga: Kemendagri: Perlu Integrasi Data untuk Tetapkan Kejelasan Status Desa

Rapat tersebut telah berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. "Nanti satu data Kemendagri tinggal bergabung ke Satu Data Indonesia," ujar Suhajar. 

Menurutnya, Kemendagri mendapat dua tanggung jawab dalam mewujudkan SDI seperti data administrasi kewilayahan dan data kependudukan. Adapun data administrasi kewilayahan itu meliputi kode wilayah, kode pulau, data batas provinsi, batas kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, serta lainnya. Sementara, data kependudukan mencakup perekaman, data penduduk, dan sebagainya. 

Suhajar menuturkan, data kependudukan yang dimiliki Kemendagri telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Hingga akhir 2021, sebanyak 4.516 kementerian/lembaga telah memanfaatkan data kependudukan tersebut, misalnya dalam menyukseskan gelaran pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), sensus penduduk, verifikasi data bantuan sosial (bansos), dan berbagai program lainnya.

"Kemendagri telah melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan banyak kementerian/lembaga," terang Suhajar.

Selain data kependudukan dan administrasi kewilayahan, Kemendagri juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem tersebut memuat sejumlah informasi seperti pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. 

"SIPD kami ini insyaallah nanti akan dijadikan aplikasi umum. Nah, nanti bersamaan Satu Data Indonesia dan SIPD akan bisa dipakai oleh seluruh kementerian/lembaga," ujarnya.