Soal Presiden Jokowi Sindir Mentan, Waketum Nasdem: Kami Merasa Biasa-biasa Saja

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sindir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo merupakan hal lumrah.

Kemarin, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih dipenuhi barang impor, padahal sebagian produk bisa diproduksi di dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Jengkel Belanja Produk Impor Masih Tinggi, Ini Kata Pengusaha Muda

Menurut Ahmad Ali, meskipun sudah ada alat pertanian yang diproduksi di dalam negeri, belum tentu bisa masuk ke dalam e-katalog untuk kemudian dibeli Kementerian Pertanian.

"Karena ada lembaga yang mensertifikasi SNI dan kemudian harus masuk dalam e-katalog. Karena kalau tidak, itu nanti akan bermasalah secara hukum," kata Ahmad, Sabtu (26/3/2022).

"Kalau ada produksi dalam negeri yang sudah siap untuk digunakan, tapi kemudian belum terstandarisasi secara SNI atau belum masuk dalam e-katalog kan juga enggak bisa dilelang. Kalau dilelang kan nanti bisa bermasalah," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Sentil Menkes hingga Mentan karena Masih Sering Impor

Reshuffle kabinet

Jokowi juga menyinggung mengenai reshuffle terhadap kementerian yang masih menomorsatukan impor ketimbang produk dalam negeri.

Pernyataan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi Partai Nasional Demokrat. Syahrul Yasin Limpo  merupakan kader Partai Nasional Demokrat. 

"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan Nasdem bersahabat dengan beliau dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan Nasdem sehingga kemudian kami merasa biasa-biasa saja," kata Ahmad.

Baca Juga: Isu Rabu Besok Ada Reshuffle Mencuat, Stt... Politisi Nasdem Bongkar Hal Ini

Menurut Ahmad kader partainya yang sekarang menjadi menteri dapat menjalankan tugas negara dengan baik.

"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif Presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu adalah hak mutlak oleh Presiden," ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, padahal sebagian barang bisa diproduksi di dalam negeri.

Baca Juga: Emosi Hingga Ancam Reshuffle, Pengamat Soal Jokowi: Jika Semerdeka Itu, Mungkin...

Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri. Jokowi juga menemukan alat pertanian masih impor, padahal bukan termasuk kategori barang hitech.

"Alas intan traktor-traktor kayak gitu bukan hitech aja impor, jengkel saya, saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat enggak boleh pak menteri, enggak boleh," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Jengkel Soal Impor dan Ancam Reshuffle, Eh Demokrat Bilang Begini

Bahkan, alat-alat perkantoran pun impor dan hal ini membuat Jokowi semakin jengkel.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi.

Baca Juga: Konsisten Mengawal Suara Rakyat, Fraksi NasDem DPR RI Tetap Kritis di Masa Krisis

Ahmad menilai apa yang disampaikan Jokowi bukan berarti kemarahan.

"Ibarat orang tua menegur anaknya untuk lebih baik, memenuhi harapannya. Itu bisa, hal yang biasa saja," kata Ahmad.