Tanamkan Core Values BerAKHLAK di Kalteng, Sekjen Kemendagri Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong optimalisasi kinerja pelayanan publik bagi para aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal ini disampaikan Suhajar saat menjadi narasumber kegiatan internalisasi core values BerAKHLAK di Provinsi Kalteng dengan tema 'ASN BerAKHLAK, KALTENG penuh keBERKAHan', kemarin.

Suhajar mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo tentang budaya kerja. Presiden mengimbau seluruh pegawai negeri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki budaya kerja BerAKHLAK.

Baca Juga: Dukung Program Presiden Jokowi, Kemendagri Lakukan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Core values BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini sejalan dengan lima prioritas kerja presiden, yang dua di antaranya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan simplifikasi penyederhanaan birokrasi.

"Karena sesungguhnya tulang punggung negara ini adalah kita pemerintah. Dan tulang punggung pemerintahan adalah birokrasi. Jadi apabila ingin memajukan negara ini, Bapak Presiden menjelaskan kepada kita harus memajukan pemerintahan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga: Hadapi Transformasi Budaya Kerja, Kemendagri Perkuat Core Values ASN BerAKHLAK

Cara memajukan pemerintahan, lanjut Suhajar, dengan memajukan birokrasi. Karena itulah birokrasi menjadi bagian penting dalam melakukan pembenahan-pembenahan. Adapun pembenahan yang disoroti Suhajar adalah terkait poin pertama BerAKHLAK, yaitu "Berorientasi Pelayanan".

Berkenaan dengan "Berorientasi Pelayanan", Suhajar mengaitkannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark Turner dan David Hulme. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, kemajuan-kemajuan negara seperti Singapura, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan disebabkan oleh kemampuan mereka dalam mentransformasikan pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.