Kredit Foto: BPMI Setrpres/Kris
Acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan didampingi oleh Kemenko Maritim dan Investasi dan Kemendagri ternyata diadakan oleh APDESI yang tidak sah.
"Ini polanya sama yaitu menggunakan pihak yang tidak resmi yang mencatut nama sebuah institusi. Dan kita tahu bahwa arahnya ini akan kemana," ungkap Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dalam keterangannya, Jumat 1/4/2022.
Baca Juga: Hadiri Acara APDESI Abal-abal Bikin Reputasi Jokowi dan Luhut Anjlok: Sekelas Pejabat Kok Bisa...
Jika ini ada pernyataan bahwa deklarasi Jokowi 3 periode pada acara Silatnas APDESI 2022 ini spontan, maka ini merupakan sebuah hal yang sulit untuk dipercaya.
"Ini seharusnya dianggap sebuah upaya untuk melanggar konstitusi. Harusnya ada tindakan terhadap upaya ini," tambah Achmad.
Bisa tercium bahwa ada segelintir orang yang mempunyai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan rakyat.
"Ini jelas upaya menggalang dukungan untuk melegitimasi amandemen UUD yang buat seolah-olah organik. Ini sudah termasuk upaya makar untuk melawan konstitusi," tandasnya.
Sangat terlihat sekali ada suatu program aktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
"Ini harusnya disikapi sebagai sebuah tindakan yang inskonstitusional dan harus ditegur. Harus disuarakan bahwa ini adalah tindakkan yang salah," pungkas Achmad.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
