Presiden Partai Buruh Tolak Bantuan Minyak Goreng: BLT Gudangnya Korupsi

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan pihaknya menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, program BLT merupakan gudangnya korupsi. 

"BLT itu gudangnya korupsi. Semua Menteri Sosial kena kasus-kasus KPK karena BLT dan Bansos. Oleh karena itu, kami menolak BLT," kata Said dalam konferensi persnya, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga: Simak Ini! Jokowi Instruksikan BLT Cair Lagi, Ada Tambahan Minyak Goreng dan Subsidi Upah 

Said memberikan contoh bagaimana jumlah BLT Rp100 ribu perbulan yang diberikan ke rakyat, hanya mencangkupi 20 sekian jiwa saja. 

"Kalau penggunaannya adalah setiap orang adalah 5 liter per bulan, maka Rp100 ribu yang BLT itu dibagi 5 liter, itu Rp20 ribu. Jadi jumlah orang yang mendapatkan minyak kemasan dengan harga Rp14 ribu bisa tiga kali atau empat kali lipat, jadi 80 juta orang bisa membeli minyak kemasan Rp14 ribu" tuturnya. 

Baca Juga: Rawan Diselewengkan, Penyaluran BLT Minyak Goreng Harus Tepat Sasaran

Untuk itu, Said mengatakan, BLT sebaiknya dihapuskan saja. Menurutnya, lebih baik anggaran dialihkan ke subsidi minyak goreng kemasan. 

"Orang enggak butuh BLT, yang dibutuhkan harga minyak goreng kemasan yang turun karena itu sehat ada kandungan perlindungan konsumennya," tuturnya. 

"Kalau minyak curah yang disubsidi, pemerintah melanggar sendiri UU Konsumen," sambungnya.