Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal 3 Periode, Jokowi Mungkin Bisa Tutup Mulut Menterinya tapi Tak Bisa Tutup Aspirasi Rakyatnya

Soal 3 Periode, Jokowi Mungkin Bisa Tutup Mulut Menterinya tapi Tak Bisa Tutup Aspirasi Rakyatnya Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Pemerintah menetapkan libur nasional Idul Fitri 1443 H yaitu 2-3 Mei 2022, serta cuti bersama Idul Fitri pada 29 April serta 4-6 Mei 2022. | Kredit Foto: Antara/BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak berkomentar soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Larangan itu disampaikan agar jajarannya tidak membuat kegaduhan.

Namun, Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa membungkam rakyat yang menginginkan tetap dipimpinnya sekalipun telah lewati masa baktinya pada 2024.

Baca Juga: Ngabalin Peringatkan Mahasiswa Tak Ancam Jokowi, PKS: Yang Anarki yang Berkuasa!

"Karena jika kita bicara demokrasi, maka artinya kita bicara tentang 'rakyat berkuasa'. Maka, serahkan saja pada rakyat dan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4).

Menurut Arvindo, partai-partai yang menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden karena memiliki calon yang ingin menggantikan petahana. "Namun, tidak punya kepercayaan diri melawan Jokowi."

"Artinya, semua tahu kalau Jokowi diizinkan maju kembali pada 2024, maka tidak ada yang setara karena Jokowi masih merebut hati rakyat secara mayoritas di antara tokoh-tokoh yang tersedia," imbuh dia.

Arvindo menilai, keinginan rakyat agar Jokowi tetap memerintah muncul karena memiliki kelengkapan sebagai presiden. Apalagi, generasi muda diklaim sedang fokus merancang strategi pemenangan menuju Indonesia emas 2045.

"Jangan terlalu mendewa-dewakan reformasi yang memang banyak sekali melahirkan produk legislasi yang anti-kepentingan nasional, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang kontraproduktif" tegasnya.

Namun, Arvindo tidak mengetahui, apakah mantan Jokowi memiliki kehendak untuk terus berkuasa atau tidak. Selain itu, dirinya menegaskan, tetap mendorong UUD 1945 diamendemen dan kembali seperti sediakala.

Baca Juga: Waduh! Tatap Tajam Para Menteri, Jokowi Murka Lagi: Kita Ini Dianggap Enggak Ngapa-ngapain!

"Sikap saya masih sama, kembalikan UUD 2002 ke UUD ke 1945 yang asli dan serahkan pada rakyat. Jika rakyat berkehendak Jokowi lagi, maka 2024 Jokowi lanjut," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: