Sri Mulyani: Tantangan Pembangunan saat Ini Tak Dapat Ditangani Negara secara Individu

Pandemi Covid-19 telah mengganggu kegiatan ekonomi di seluruh dunia, termasuk kawasan ASEAN sejak tahun 2020. Di awal tahun 2022 ini, terdapat sinyal pemulihan ekonomi di ASEAN. Namun, prospek ekonomi global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.

"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu. Kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun pada kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022.

Baca Juga: Sri Mulyani: ASEAN Perlu Adaptif dengan Modernisasi Layanan Keuangan Digital

ASEAN merupakan kawasan yang resilien di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut. Pertumbuhan ekonomi ASEAN positif sebesar 2,9% (year on year) di tahun 2021.

Seiring dengan itu, Indonesia mampu tumbuh positif 3,69% di tahun 2021. Menyusul capaian ini, Sri Mulyani diundang menyampaikan strategi Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara ASEAN pada Showcase Event on 'Sustainable Finance:Mobilizing Financial Resources for Post-Covid-19 Economic Recovery'.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan bagaimana kiprah kebijakan fiskal sejak pandemi terjadi, yaitu (i) pelebaran defisit di atas 3% PDB selama 3 tahun, setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya; (ii) fleksibilitas APBN agar APBN dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi, yaitu kesehatan dan sosial; (iii) gotong royong (burden sharing) dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim yang makin kuat. Indonesia sudah mengintegrasikan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih pada 2060. 

Berbagai upaya juga telah dilakukan, baik melalui pemanfaatan dana publik maupun memperkenalkan pendekatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berbasis pasar melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Dalam skema NEK, Pemerintah mencoba memanfaatkan pasar karbon dan pajak karbon. Regulasi pajak karbon sendiri diperkuat melalui pengesahan UU HPP.

Sebagai bentuk upaya dalam penekan emisi gas karbon, Indonesia bersama ADB sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Dalam konteks ETM, Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama dengan lembaga terkait untuk menciptakan kerangka yang dapat meminimalisasi risiko dan biaya. Hal ini untuk memastikan transisi yang adil dan terjangkau, bagi masyarakat, PT PLN, dan APBN," jelas Sri Mulyani menjelaskan.

Di akhir pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) 2022. Sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang.

Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan.