Tak Beri Sanksi ke Kadernya di DPR yang Nonton Bokep, PDIP: Inikan Kesalahan Manusiawi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi PDIP memastikan bahwa Harvey Malaiholo tidak akan diberikan sanksi fraksi terkait kasus viralnya dugaan Harvey Malaiholo nonton bokep saat rapat DPR RI.

Hal itu dinyatakan Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. Menurutnya, Fraksi PDIP tak memberikan sanksi untuk Harvey Malaiholo. Sebab, mantan penyanyi sekaligus anggota DPR RI itu dinilai hanya melakukan kesalahan manusiawi.

Baca Juga: Orang PDIP Ramai "Senggol" Luhut, Sudah Tidak Mesra Sejak 2014? Ternyata Oh Ternyata...

Pria yang akrab disebut Bambang Pacul itu juga menyebutkan bahwa Harvey Malaiholo tidak sengaja membuka video mesum yang dicurigai hasil jebakan. Karenanya, Fraksi PDIP memutuskan untuk tak memberikan sanksi kepada Harvey Malaiholo.

"Untuk itu fraksi mohon izin, ini kan kesalahan yang manusiawi, jadi kalau itu dianggap salah. Tapi kan ini orang nggak sadar bukanya, nggak sadar membuka, kan," kata Bambang dikutip dari Matamata.com, Kamis (14/4/2022).

"Apakah karena seperti ini kemudian diberi sanksi? Kalau fraksi sudah jelas tidak akan memberikan sanksi," ucap Bambang lagi.

Kendati demikian, Bambang tak masalah jika persoalan ini tetap dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ada atau tidaknya pelanggaran etika, kata Bambang, biar MKD yang menilai nanti.

"Tapi kalau itu etika, maka biarlah MKD memberikan. Mahkamah Kehormatan Dewan itu adalah ranah etik," kata Bambang.

Terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya segera memanggil Harvey Malaiholo. Hanya saja, dia tak menjelaskan secara rinci kapan pemanggilan akan dilakukan.

"Nanti. Yang jelas prosesnya masih berjalan, pemanggilan dan pemeriksaan akan berjalan," katanya.

Baca Juga: Anggota Fraksinya Nonton Video Porno saat Rapat, PDIP Ogah Beri Sanksi: Dia Sampai Nangis

Sebelumnya, media sosial heboh atas beredarnya video seorang anggota DPR lagi asyik menonton video syur. Mirisnya, video tersebut ditonton saat rapat tengah berlangsung di gedung DPR.