Garda Revolusi Iran Mau Dihapus dari Blacklist, Pakar Keamanan Amerika Mendadak Titip Pesan ke Biden

Lebih dari 70 profesional keamanan nasional dan mantan pejabat pemerintah telah menyatakan "keprihatinan besar" atas laporan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut sebutan teror terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke Gedung Putih pada Senin (18/4/2022), para penandatangan --termasuk mantan Perwakilan Khusus untuk Iran Elliot Abrams dan mantan utusan antisemitisme Elan Carr-- berpendapat bahwa menghapus sebutan teror IRGC akan memberikan "lampu hijau untuk membunuh orang Amerika dan menyerang sekutu kita."

Baca Juga: Iran Memanas, Salahkan Amerika atas Lambatnya Dialog Kesepakatan...

"Menghapus IRGC dari daftar FTO akan mengancam kehidupan Amerika, membahayakan Keluarga Bintang Emas, dan memberdayakan organisasi teroris yang mensponsori serangan harian terhadap kepentingan dan sekutu AS," kata surat dari para pakar keamanan.

"Delisting akan menjadi pandangan picik dan berbahaya bagi kepentingan keamanan nasional AS," tambahnya, dilansir Middle East Eye.

Dalam surat terpisah yang dikirim oleh 14 senator Republik ke Gedung Putih, para anggota parlemen menyuarakan penentangan mereka terhadap kesepakatan nuklir baru yang akan memberi Teheran bantuan sanksi miliaran dolar dan dana beku.

"Tidak hanya pemindahan ini akan menjadi sangat salah arah, tetapi juga akan mengkhianati mitra dan sekutu kami di kawasan --khususnya Israel dan negara-negara Teluk," kata para senator.

“Sekutu dan mitra ini sudah memiliki kekhawatiran bahwa Amerika Serikat mengurangi kehadiran regionalnya. Pemberlakuan kesepakatan semacam itu akan memberi rezim Iran akses ke dana yang akan digunakannya untuk mengacaukan kawasan melalui proxy teroris.”

Pada Jumat (15/4/2022), The Washington Post mengutip seorang pejabat senior pemerintah yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak berencana memenuhi permintaan Iran untuk menghapus IRGC.

Para senator Republik menyerukan pemerintahan Biden untuk melangkah lebih jauh dengan "secara terbuka dan tegas" menolak setiap diskusi untuk mengeluarkan IRGC dari daftar hitam teror.

Sebuah titik lengket

Penunjukan teror IRGC telah menjadi poin utama dalam pembicaraan yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

Teheran bersikeras bahwa pemerintahan Biden menghapusnya dari daftar hitam organisasi teroris asing (FTO), tetapi sejauh ini Washington menahan diri untuk tidak melakukannya.

Mantan Presiden Donald Trump membatalkan pakta tersebut pada Mei 2018 dan mulai menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".

Pada 2019, IRGC masuk daftar hitam oleh Trump, yang menuduh kelompok itu mempromosikan terorisme "sebagai alat negara". Keputusan kontroversial itu menandai pertama kalinya Washington mencap institusi militer negara sebagai organisasi teroris asing (FTO).

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kecil tetapi semakin banyak anggota parlemen AS telah menyuarakan keprihatinan mereka atas kembalinya kesepakatan nuklir Iran, termasuk setidaknya 20 anggota Kongres Demokrat.

Sekutu Washington di Timur Tengah, termasuk Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, juga vokal menentang kesepakatan tersebut.

Bulan lalu, UEA dan Israel dilaporkan telah melobi AS untuk jaminan keamanan, jika kesepakatan nuklir dihidupkan kembali.