Tuntut Prof Budi Santosa Minta Maaf, PAN: Otaknya Benar-benar Enggak Cerdas!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menanggapi soal status media sosial Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko yang viral di lantaran menyebut penutup kepala manusia gurun. Ia mendesak agar yang bersangkutan mencabut pernyataannya tersebut dan meminta maaf.

"Minta pak rektor cabut dan minta maaf karena bisa memecah belah anak bangsa," kata Yandri kepada wartawan, Ahad (1/5/2022).

Baca Juga: Jokowi: Saya Sekeluarga Mengucapkan Selamat Idulfitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Menurutnya, keterlaluan seorang rektor menulis status demikian di media sosial. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan seorang rektor.

"Otaknya benar-benar nggak cerdas dengan komen begitu," tegasnya.

Politikus PAN itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencopot Budi dari jabatan rektor. Menurutnya, tindakan memupuk kebencian dan berbau SARA tidak dibenarkan.

"Bisa juga peserta seleksi beasiswa LPDP melaporkan ke polisi dengan perbuatan tidak menyenangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Rektor ITK Prof Budi Santosa Purwokartiko membuat gaduh dengan menulis status di media sosial pada 27 April 2022, hingga viral di media sosial (medsos). Tulisan Budi memicu kontroversi lantaran mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Budi secara terus terus menunjukkan sikap antiterhadap mahasiswa yang mengucapkan kalimat dalam ajaran Islam, seperti insya Allah, barakallah, hingga qadarallah. Bahkan, ia tidak segan melabeli mahasiswa perempuan yang berjilbab. 

"Tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun," demikian bunyi status  yang viral dikutip di Jakarta, Sabtu (30/4/2022).

Baca Juga: Bahas Ade Armando hingga Kaum Intoleran, PSI: Kalimat Tauhid Buat Memuji Tuhan, Bukan Menganiaya!

Tulisan budi terkait program seleksi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek dalam seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto mengatakan, masalah status rektor ITK yang viral terkait program Kemendikbudristek.