Merapat ke Muhamadiyah, Ganjar: Harus Mendapatkan Perhatian Biar Optimal

Bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahas berbagai hal terkait dengan persoalan kebangsaan.

Dalam pertemuan ini, keduanya juga membahas berbagai isu kerakyatan serta persiapan pelaksanaan muktamar Muhammadiyah, yang direncanakan bakal dihelat pada November 2022.

Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, hari ini ia bersilaturahim dengan Ketum PP Muhammadiyah tersebut di Jalan Cik Di Tiro, Gondokusuman, Yogyakarta. Ia diterima langsung oleh KH Haedar Nashir dan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir.

Baca Juga: Kerap Disudutkan Puan Hingga Gak Dianggap Sama PDIP, Nasib Ganjar Makin Tak Karuan

Ganjar mengungkapkan, sebenarnya keinginan untuk sowan dan bersilaturahim dengan KH Haedar Nashir sudah lama, tetapi waktu itu di Yogyakarta masih ramai-ramainya kasus Covid-19 hingga akhirya tertunda.

“Setelah tiga bulan berlalu dan kebetulan saya sedang berada di Yogyakarta, maka saya kontak dan beliau alhamdulillah juga ada waktu,” ungkapnya, dalam keterangan pers yang diterima Republika, Kamis (5/5).

Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan, dalam kesempatan dengan KH Haedar Nashir ini juga membahas berbagai hal. Di antaranya masukan tentang ekonomi kecil atau mikro dan usaha kecil menengah (UKM).

“Intinya, bagaimana usaha kecil (UKM) harus mendapatkan perhatian agar lebih optimal dalam mendorong kebangkitan perekonomian,” katanya.

Baca Juga: Jika Pilih Puan dan Tak Usung Ganjar Jadi Capres, PDIP Siap-siap Kehilangan....

KH Haedar Nashir, lanjut Ganjar, juga bercerita banyak soal politik pertanian --yang menurutnya-- sangat menarik, khususnya yang berhubungan dengan politik pangan. Salah satunya terkait dengan isu yang msih hangat, dalam hal ini polemik minyak goreng.

Beliau juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah. Namun, masalah minyak goreng mesti diselesaikan dengan tuntas. “Tidak cukup hanya dengan ketegasan dan keberanian pemerintah menyetop ekspor produk CPO,” ujarnya.