Sebut Penanganan Minyak Goreng Malah Melebar, PDIP Kritik Luhut: Ini Sebenarnya Bukan Tugasnya...

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai penanganan masalah minyak goreng menjadi melebar.

Dia meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng.

Baca Juga: Suka Kritis Saat Kritik Formula E, PDIP: Jangan Khawatir, Kami Pasti Dukung!

Menurutnya, persoalan minyak goreng jangan melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.

“Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy di Jakarta, Sabtu (28/5).

Deddy Yevri menyebut langkah yang akan ditempuh Luhut Binsar tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai bila Luhut Binsar hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor, dan faktur penjualan perusahaan.

Namun, Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Sebut Jokowi Pilih Luhut Sebab Kinerjanya Cepat, Netizen: Langsung Gas, Mikir Nanti?

“Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,” papar Deddy dalam keterangannya.

Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau “conflict of interest”.

“Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini?” ujarnya.

Baca Juga: PDIP Gak Terusik Sama Koalisi Golkar, PAN dan PPP: Kami Menarik, Gak Meninggalkan, Tak Ditinggalkan!

Di sisi lain, kata Deddy belum ada ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.

“Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit,” ujar Deddy.

Deddy juga mengingatkan Luhut Binsar harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi.

“Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring,” tuturnya.

Baca Juga: Dengar Kabar Anaknya Hilang di Swiss, Begini Kondisi Ridwan Kamil dan Istrinya: Mohon Doa!

“Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu,” imbuh Deddy Yevri Sitorus.