Menteri Nadiem Tetapkan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momen penting untuk kembali mengingat cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan semangat bergotong royong di tengah keberagaman. Demi mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.

“Implementasi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan dan relevan sehingga anak-anak kita memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari,” disampaikan Mendikbudristek dalam sambutannya yang ditayangkan pada Pencanangan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Ende, mengutip dari rilisnya, Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga: Kemendikbudristek Jalin Kerja Sama dengan 30 Industri, Siap Pasok SDM Terampil dan Kompeten

Penerapan mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini sebagai komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mulai tahun ajaran 2022/2023, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia. 

“Selain itu, melalui unit kerja Pusat Penguatan Karakter, kami juga mengkampanyekan enam profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan besar dari pendidikan karakter berbasis Pancasila. Enam profil tersebut diambil dari nilai-nilai Pancasila, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; mandiri; bergotong royong; bernalar kritis; dan kreatif,” jelas Mendikbudristek.

Sejalan dengan konsep gotong royong sebagai salah satu nilai mendasar yang diusung oleh Pancasila, kolaborasi untuk membentuk karakter generasi penerus yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting.

“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah menyusun lima belas buku ajar Pendidikan Pancasila dari jenjang PAUD sampai Pendidikan Tinggi. Buku yang telah disusun BPIP menjadi kontribusi penting dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka,” ucap Nadiem. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku yang disusun oleh BPIP nantinya akan menjadi salah satu rujukan utama Pendidikan Pancasila, bersama dengan buku teks yang disusun oleh Kemendikbudristek.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Pendidikan Pancasila menjadi muatan wajib di dalam kurikulum nasional. 

“BPIP sebagai lembaga yang membina ideologi Pancasila terus berkolaborasi erat dengan Kemendikbudristek dalam mengembangkan bahan ajar terkait Pendidikan Pancasila,” tambah Yudian.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa melalui Asesmen Nasional, pemerintah dan satuan pendidikan dapat mengetahui iklim belajar di masing-masing daerah atau satuan pendidikan. 

“Data tersebut dapat juga menjadi bahan rujukan untuk penguatan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Selain itu, Anindito juga menjelaskan bahwa Kemendikbudristek bekerja secara erat dengan BPIP dalam mengembangkan kurikulum, terutama pengembangan capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. 

“Kurikulum tersebut sudah mencakup empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tambah Kepala BSKAP.

Pada kesempatan ini BPIP menyerahkan 15 buku ajar Pendidikan Pancasila secara resmi kepada Kepala BSKAP yang mewakili Mendikbudristek. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI, Wakil Ketua MPR RI (Ahmad Basarah), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (PERTINASIA), dan Kepala Pusat Perbukuan, Supriyatno.