Jelang Pemilu 2024, DPR Ingatkan Soal Simpang Siur Data Kependudukan dan Pemilih
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat proses perekaman KTP elektronik sudah mencapai 185.249.711 jiwa atau 94,93 persen dari jumlah 189.630.855 yang warga wajib KTP. | Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang merupakan anggota DPR RI Dapil Riau, Syamsurizal, mengingatkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memperbaiki persoalan klasik terkait kependudukan, terlebih akan memasuki tahun politik 2024.
Hal tersebut disampaikan Syamsurizal saat Komisi II menggelar Raker dan RDP dengan Mendagri, Kepala BNPP Ketua DKPP, dan Kepala BPIP.
Baca Juga: Bantah Pembuatan KTP-el WNA untuk Kepentingan Pemilu, Ini Penjelasan Dukcapil Kemendagri
"Kita akan menghadapi Pemilu, data Pemilu kita masih belum menggembirakan, masih ada simpang siur data pemilih dengan jumlah penduduk," kata Syamsurizal, dikutip dari siaran persnya, Kamis (9/6/2022).
Syamsurizal mencontohkan, persoalan data penduduk antara satu titik dengan titik lain berbeda, daerah satu dengan daerah lain berbeda. Bahkan, data di dinas pun berbeda.
"Kita kan punya sistem informasi kependudukan nasional dulu, saya rasakan itu konsistensi ketika akan melakukan aplikasi. Kita tak bisa konsisten menginput data siapa yang sudah meninggal, baru lahir, yang pindah, konsistensi ini yang belum diwujudkan," jelasnya.
"Kita harap konsistensi ini dapat dirawat. Ditjen Dukcapil Kemendagri ada 70 miliar tahun ini, kita ingin diperbaiki. Jadi, Pemilu 2024 persoalan data pemilih jadi tidak terlalu mencuat lagi," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
