Bawa-Bawa Nama Jokowi, KIB Incar Suara Akar Rumput

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Aksi ini disebut sebagai langkah politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Jokowi.

“Saya kira dalam politik, klaim politik itu sesuatu yang biasa dan wajar. Misalnya KIB menggunakan kata-kata legacy presiden Jokowi, itu kan satu upaya untuk mempengaruhi pemilih karena bagaimanapun Pak Jokowi punya grass root, pemilih akar rumput politik yang besar,“ kata Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, Kamis (14/7/2022).

Melanjutkan legacy presiden, akan menjadi dukungan psikologis untuk KIB mendapatkan dukungan masyarakat. Namun Teguh mengatakan, pernyataan ini perlu diperkuat oleh team Presiden Jokowi sebagai validasi.

KIB beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Mereka memiliki hubungan baik dengan pemerintah maupun Partai pemenang pemilu, PDIP.

“Di situ ada perekatnya, ketika KIB membicarakan legacy presiden, Jokowi sendiri terikat dengan Bu Mega, sangat mungkin KIB menjadi poros baru atau bergabung dengan PDIP,” ujar Teguh.

Airlangga sendiri mengatakan, KIB merupakan koalisi yang inklusif, terbuka untuk partai mana saja. Bahkan kabarnya ada satu partai lagi yang akan bergabung dengan KIB.

Dalam dunia politik, dikenal istilah The Art of Possibility, selama belum didaftarkan, masih bisa pendekatan dan bongkar pasang. “Walaupun suara rakyat sudah kelihatan kemana, trend-nya, tinggal gimana pilihan itu diambil partai politik,” jelas Teguh.

Tiga Poros

Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 paling potensial diikuti oleh tiga poros koalisi. Poros pertama adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi. Lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP serta satu poros lagi yang akan terbentuk.

"Ya tentu kita akan lihat dari konfigurasi partai yang ada, itu potensi yang paling objektif adalah tiga poros," kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai positif pernyataan tersebut. Ia mendorong para elite partai untuk merealisasikan 3 poros atau lebih pada Pipres 2024.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga itu perlu dipikirkan, dikaji secara dalam, dan direalisasikan oleh elite partai politik agar bisa 3 poros atau bahkan 4 poros," kata Ujang.

Menurutnya ketika Pilpres 2024 diikuti 3 poros dengan 3 pasangan calon, maka akan mengurangi polarisasi. Hal itu bisa mencegah munculnya polarisasi seperti dalam Pilpres 2019.

"Kita tahu pengalaman 2019 lalu, hanya ada dua pasangan calon, terjadi pembelahan. Pilpres menjadi tegang dan mengkhawatirkan, satu sama lain saling berhadap-hadapan dan saling menghancurkan. Itu mengundang perpecahan bagi bangsa ini," ungkapnya.

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu juga mengungkapkan manfaat dari munculnya 3 poros atau lebih. Masyarakat punya lebih banyak pilihan dalam memilih pasangan calon (paslon), serta bisa memecah gelombang polarisasi yang muncul dari 2 paslon.

"Apalagi kalau di 2024 porosnya ada 4. Tiga menurut saya sudah bagus, pas, dan ideal untuk mengurangi polarisasi yang terjadi di masa lalu," tambahnya.

Menurut Ujang, kemunculan 3 poros itu juga menjadi tanda politik beradab dan bermoral yang tidak membawa polarisasi bagi masyarakat. Dia menambahkan kemunculan 3 poros dalam Pilpres 2024 harus direalisasikan agar tidak berhenti hanya sebatas wacana.

"Karena itu, ini harus didorong dan didukung oleh elite-elite partai politik. Jangan sampai 3 poros itu hanya sekadar wacana, sekadar narasi saja. Tahu-tahu hanya 2 poros. Tapi saya percaya apa yang disampaikan Pak Airlangga mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan di 2024 nanti. Artinya bisa 3 poros atau 4 poros," pungkasnya.