Simak! FMCBG G20 Ketiga Bahas 7 Isu Prioritas Dunia

Warta Ekonomi, Nusa Dua, Bali -

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting /FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hybrid di Nusa Dua, Bali (15/7). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga FMCBG pada jalur keuangan (finance track) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C.

Pertemuan FMCBG yang akan berlangsung selama dua hari ke depan didahului pertemuan tingkat Deputi (Finance & Central Bank Deputies' Meeting /FCBD) yang telah dilaksanakan secara hybrid pada 13-14 Juli 2022 di lokasi yang sama.

Rangkaian pertemuan ketiga FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia ini dihadiri oleh delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia. Secara akumulatif, sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual. Di samping itu, tercatat 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir langsung secara fisik di Bali.

Pada pertemuan ini, para delegasi tersebut akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan yang meliput:

i) Ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respons kebijakan yang tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan harga komoditas dan energi akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina. Baca Juga: FMCBG G20 Ketiga Dimulai, 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral Hadir Langsung di Bali

ii) Isu kesehatan global. Pertemuan akan merumuskan upaya merevitalisasi arsitektur kesehatan global sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar USD 1.1 miliar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil kongkrit dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20.

iii) Arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain diakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global.

iv) Isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas. Selain itu, G20 juga terus meningkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi.

v) Keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan 3 (tiga) agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau.  

vi) Pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan.  

vii) Perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan international dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD.