Gubernur BI Ajak Seluruh Anggota G20 Berkomitmen Jalin Kerja Sama Dukung Pemulihan Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengajak seluruh anggota G20 untuk berkomitmen bekerja sama mendukung pemulihan ekonomi global. Hal ini bertujuan agar perekonomian dunia dapat tumbuh secara berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. 

"Penting bagi kita untuk tetap fokus pada apa yang telah kita rencanakan untuk dicapai tahun ini, karena ini juga akan mengirimkan pesan positif kepada komunitas global tentang peran dan upaya G20 untuk mendukung pemulihan global," ujarnya saat membuka pertemuan 3rd Minister Finance and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang kedua, Sabtu (16/7/2022).

Baca Juga: Hadapi Tantangan Ekonomi Dunia, Ini Bauran Kebijakan Bank Indonesia Amankan Stabilitas Makro

Pada pertemuan hari ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 akan membahas lima topik utama, yaitu pertama, strategi keluar (exit strategy) dari covid-19 untuk stabilitas keuangan dan scaring effects dan lembaga keuangan non bank (NBFI). Kedua, risiko keuangan terkait iklim. Ketiga, aset kripto. Keempat, inklusi dan digitalisasi keuangan. Kelima, inisiatif mengatasi kesenjangan data baru (DGI). 

Pada topik pertama, kata Perry, Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) terus berkoordinasi secara internasional dalam menangani masalah regulasi dan pengawasan keuangan melalui langkah-langkah respons covid-19 dan memantau perkembangan untuk mendukung pemulihan global dan menjaga stabilitas keuangan.  

"Sebagaimana diamanatkan oleh FMCBG pada Februari 2022, FSB telah menyampaikan laporan sementara tentang strategi keluar covid-19 dan scaring effects di sektor keuangan yang menguraikan praktik yang efektif dan memberikan rekomendasi kebijakan di sektor keuangan untuk mencapai pemerataan, pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif," tuturnya. 

Pada pertemuan kali ini, diharapkan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 dapat memberikan pandangan kritis mengenai strategi tersebut untuk disampaikan ke KTT G20. Selain itu, diharapkan pula ada penyampaian pandangan mengenai program prioritas lain di FSB, khususnya dalam mengatasi kerentanan di NBFI.

Lalu pada topik kedua mengenai risiko keuangan terkait iklim, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 diharapkan dapat memberikan pandangan untuk mempercepat penerapan peta jalan yang telah disusun oleh FSB dalam rangka mengatasi risiko keuangan dari perubahan iklim. 

Pada Juli 2021, FSB telah menerbitkan Peta Jalan komprehensif untuk mengatasi risiko keuangan terkait iklim. Setahun setelah implementasinya, FSB telah menyampaikan laporan kemajuan implementasi peta jalan, yang berfokus pada empat blok bangunan, yaitu pengungkapan, data, analisis kerentanan, dan pendekatan regulasi dan pengawasan.

Kemudian pada topik ketiga terkait aset kripto, para menteri dan gubernur bank sentral G20 didorong untuk mencari strategi dalam mempromosikan pendekatan regulasi dan pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas aset kripto. Hal ini akan menjadi penting sebagai bagian dari menjaga stabilitas keuangan global.

Pasalnya, FSB menyampaikan penilaian risiko terbaru dari aset kripto yang menggarisbawahi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan global karena skalanya, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan tradisional.

FSB, imbuh Perry, terus mempromosikan implementasi efektif dari rekomendasi tingkat tinggi untuk regulasi, pengawasan, dan pengawasan pengaturan stablecoin global. FSB juga telah mengidentifikasi implikasi peraturan dan kebijakan utama dari pengembangan pasar aset kripto, termasuk pasar stablecoin.

"Perkembangan terkini di pasar aset kripto juga mendesak FSB untuk terus membangun kesadaran publik akan risiko yang terkait dengan aset kripto," terangnya.

Berikutnya pada topik keempat mengenai iknlusi dan digitalisasi keuangan, para menteri dan gubernur bank sentral G20 akan membahas percepatan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pembiayaan melalui layanan keuangan digital akan mendorong pemulihan yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, diperlukan pula cara untuk mengatasi risiko eksklusi keuangan, terutama untuk kelompok rentan dan kurang terlayani.

Berkenaan dengan hal itu, Presidensi G20, bersama dengan Global Partnership Financial Inclusion (GPFI) dan mitra utama, berfokus pada kebijakan untuk mengintegrasikan sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaannya.

"Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan bagi UMKM, perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko. Kerangka kerja akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022," jelas Perry.

Pada topik kelima menyoal inisiatif mengatasi kesenjangan data, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 akan membahas upaya untuk meningkatkan ketersediaan data. Ini mencakup isu-isu lingkungan dan pemanfaatan digitalisasi. 

IMF bekerja sama erat dengan Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics dan FSB telah menyiapkan rencana kerja DGI yang baru.  Rencana kerja ini terdiri dari empat bidang, yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan inklusi keuangan, serta akses ke data pribadi dan administrasi dan berbagi data.

"Diskusi hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun situasi menantang yang kita hadapi, G20 sebagai forum utama untuk mengkoordinasikan masalah ekonomi global," pungkas Perry.