Anies Baswedan Tahan Langkah, Kebijakan Anda Disorot DPR, Rakyat Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera melakukan evaluasi dari kebijakan perubahan 22 nama jalan di wilayah Jakarta.

Christina menilai, akibat perubahan nama jalan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, menimbulkan kesulitan bagi warga. Sementara itu, Christina juga menyebut bahwa kebijakan tersebut berimplikasi pada berubahnya dokumen kependudukan masyarakat.

Baca Juga: Warga Lagi Susah Gegara Banjir, Eh Anies Baswedan Asik di JIS, "Firaun Aja Gak Segitunya"

"Konsekuensi perubahan nama jalan juga berimplikasi pada berubahnya dokumen administrasi warga yang pengurusannya perlu proses. Kami mendapat banyak masukan warga yang meminta Pemprov DKI mengevaluasi lagi kebijakan ini," kata Christina saat diwawancara, Senin (18/7/22).

Berdasarkan dari aduan warga Jakarta yang menyasar pada Christina, dia mengatakan bahwa banyak protes yang dilayangkan karena minimnya konsultasi kepada warga terlebih dahulu. Dia memaparkan, dalam kebijakan tersebut, Pemprov DKI kurang dilibatkan warga.

"Karena banyak juga warga yang protes akibat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Tentu warga sebaiknya juga dilibatkan, sehingga tidak terkesan dipaksakan," katanya.

Lebih lanjut, Christina menegaskan Pemprov DKI untuk segera meninjau kebijakan tersebut. Dia juga meminta agar Pemprov bisa menjamin perubahan nama jalan tersebut tidak menyulitkan warga.

Baca Juga: Coba Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok, Eh Naturalisasi, "Hasilnya Banjir Dianggap Natural"

"Nah, apakah sudah ada jaminan kemudahan ini dari Pemprov?" katanya.