Menlu Amerika ke Rusia: Moskow Gunakan Perisai Nuklir saat Berhadapan dengan Ukraina

Warta Ekonomi, Washington -

Rusia disebut menggunakan "perisai nuklir" dalam serangan terhadap pasukan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Salah satunya saat Moskow melakukan tindakan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Kiev.

Rusia sebelumnya dituduh menembakkan peluru yang berbahaya di dekat pabrik nuklir Zaporizhzhia pada Maret, ketika pasukannya mengambil alih pada awal invasi ke Ukraina.

Baca Juga: Konglomerat Ukraina Eksportir Biji-bijian Tewas Disambar Rudal Milik Rusia

Blinken mengatakan, Washington sangat prihatin bahwa Moskow sekarang menggunakan pabrik tersebut sebagai pangkalan militer dan menembaki pasukan Ukraina dari sekitarnya.

"Tentu saja Ukraina tidak bisa membalas karena dapat muncul kecelakaan mengerikan yang melibatkan pembangkit nuklir," kata Blinken.

Misi Rusia untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Blinken. Pejabat Ukraina sebelumnya menuduh Moskow menempatkan pasukan dan menyimpan peralatan militer di halaman pembangkit listrik.

Dalam pembicaraan pada Senin, wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mykola Tochytskyi, mengatakan, tindakan bersama yang kuat diperlukan untuk mencegah bencana nuklir.

Dia menyerukan masyarakat internasional untuk "menutup langit" atas pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina dengan sistem pertahanan udara.  

Pada 20 Juli, Rusia menuduh Ukraina menembakkan dua pesawat tak berawak ke Zaporizhzhia, yang juga merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa. Tetapi Rusia mengatakan reaktor itu tidak rusak.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada Jumat (29/7/2022), Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy menuduh Barat "sengaja" mengabaikan serangan 20 Juli dan penggunaan "drone bermuatan bahan peledak dari manufaktur asing untuk menyerang pabrik."

Perusahaan nuklir negara Ukraina, Energoatom tidak mengomentari dampak drone tersebut.

"Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas atom PBB, harus diberikan akses ke pembangkit tersebut", kata Blinken.