Tanggapi Isu Pemaksaan Penggunaan Jilbab di Sekolah, Anggota DPR: Itu Ranah Individu!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangkan adanya sekolah umum di Yogyakarta memaksa siswanya memakai atribut keagamaan.

Dia menilai, pemaksaan di luar kehendak dan keinginan siswi tersebut mestinya tidak terjadi. Dia juga menilai bahwa atribut keagamaan mestinya menjadi urusan individu yang tidak semestinya dimasuki orang lain.

Baca Juga: Temui Mahfud MD, Ayah Brigadir J Keluarkan Keluh Kesahnya, "Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan"

"Seharusnya atribut keagamaan itu menjadi ranah individu. Lain ceritanya jika sekolah agama/madrasah yang memang memiliki aturan sendiri," kata Hetifah dalam keterangannya, Rabu (3/8/22).

Dia memaparkan, berdasarkan aturan SKB 3 Menteri tahun 2021, prinsip yang mengatur peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam serta atribut dengan kekhususan agama.

Sayangnya, kata Hetifah, keputusan tersebut dibatalkan. Dia menilai, kiranya aturan tersebut perlu dibahas secara khusus di DPR.

"Jika betul ada pemaksaan, dapat menjadi tanda bahwa memang regulasi semacam SKB 3 Menteri tersebut perlu kita bahas bersama lagi," katanya.

Lebih lanjut, anggota Partai Golkar ini berharap kasus tersebut ditelusuri lebih dalam. Selain itu, dia juga memaparkan bahwa penelusuran tersebut diinisiasi oleh Disdikpora DIY dan segera menemukan titik terang.

Baca Juga: Dua Bulan Menuju Akhir Jabatan, Anies Baswedan Gak Cuma Lewati Kemenkes, Bakal Nyusahin Rakyat Juga!

Sebagaimana diketahui, siswi kelas X di SMAN 1 Banguntapan, DIY mengaku bahwa dirinya dipaksa memakai atribut keagamaan (jilbab) oleh guru bimbingan konseling.