Pengendara mengisi bahan bakar di salah satu SPBU milik Pertamina di Jakarta pusat, Jumat (30/7). Selama pemberlakukan PPKM darurat PT Pertamina (Persero) mencatat penurunan konsumsi bahan bajar minyak (BBM). Penurunan terjadi pada bahan bakar jenis gasoline (BBM) yang turun hingga 10%, serta bahan bakar jenis gasoil (Jenis solar) sebesar 4%. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Besarnya APBN yang digunakan untuk subsidi BBM membuat warganet bereaksi. Hal itu terlihat dari tagar #SubsidiHarusTepatSasaran menjadi salah satu topik yang trending di Twitter.
Pemerintah menyampaikan subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mencapai lebih dari Rp698 triliun sampai akhir 2022.
Hal itu diakibatkan oleh tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang besar.
Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp502,4 triliun.
Salah satu warganet yang menyarakan agara subsidi BBM tepat sasaran adalah @RamaIzzatin. Dia mengatakan subsidi harus fokusp pada orang-orang yang berhak menerima.
"Setuju seh ,#SubsidiHarusTepatSasaran. Pemanfaatan yang lebih fokus pada yang berhak," kata @RamaIzzatin.
Akun @_penikmatsenja2 menilai kenaikan BBM bisa membuat sejumlah barang naik. Pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial dinilai bisa mengurangi dampak kenaikan harga tersebut.
"Dampak kenaikan BBM bakal mempengaruhi berbagai sektor harga sembako, transportasi, wisata bakal melonjak tajam, subsidi dialihkan ke bansos seengaknya bisa sedikit mengurangi beban kalangan menengah kebawah tapi ingat #SubsidiHarusTepatSasaran," kata @_penikmatsenja2.
Sementara @204rara memuji langkah pemerintah yang telah mengalihkan subsidi BBM ke bansos.
"Udah bagus nih pemerintah mengalihkan subsidi ke bansos, karena #SubsidiHarusTepatSasaran," kata @204rara.
Pemerintah telah menetapkan bantuan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp24,17 triliun. Bantuan itu ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang dan juga mengurangi kemiskinan.
Masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, bantuan subisidi upah sebesar Rp600 ribu, dan bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
