Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melambaikan tangan ke arah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Loyalis dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat publik resah dengan langkahnya yang terus menyuarakan penambahan masa jabatan presiden.
Keresahan tersebut ditambah oleh pernyataan dari Jokowi sendiri yang secara tak langsung memberikan lampu hijau terhadap wacana tersebut atas dalil demokrasi.
Baca Juga: Harga BBM Meroket Tinggi, Mari Dukung Jokowi Jabat Satu Periode Lagi
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani sampai merasa heran dan menilai hal tersebut berbahaya, apalagi jika wacana tersebut terus-menerus dipelihara.
"Pak Jokowi juga semestinya tegas merespons ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri. Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, kembali munculnya wacana tersebut semakin menegaskan bahwa skenario tiga periode terus hidup dan dijalankan. Kamhar menilai hal tersebut menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit dilingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan.
Kamhar mengingatkan kembali bagaimana wacana tersebut mulanya berhembus dari orang-orang dekat Jokowi seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.
"Dalam prosesnya kemudian direpresentasikan oleh beberapa anggota kabinet yang dikomandoi Pak LBP dan menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi Mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," ujarnya.
Ia pun meminta agar sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, hal tersebut dinilai bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi.
Baca Juga: Naikkan Harga BBM, Jokowi Tak Konsisten
"Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
