Pokja III Satgas Pengawalan DOB Tingkatkan Kerja Sama Persiapkan Peresmian Provinsi Papua Pegunungan

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo terus mendorong para pihak terkait untuk saling bekerja sama mempersiapkan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.

Menurutnya, kerja sama yang solid dari berbagai pihak akan mendorong kelancaran peresmian provinsi baru tersebut. Selain itu pihaknya juga terus memacu jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sewilayah Papua Pegunungan untuk bersinergi. Sebab upaya tersebut akan mendorong adanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca Juga: Sejumlah Elemen Gereja di Papua: Jangan Ganggu Rencana Pembangunan Gereja Mile 32

"Kita harapkan, dengan perjuangan-perjuangan selama ini untuk melakukan pemekaran agar bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Sumule dalam keterangan persnya Sabtu, (10/9/2022).

Dia menambahkan, selama ini pemerintah pusat senantiasa bersinergi dengan Pemprov Papua dan Pemkab sewilayah Papua Pegunungan. Upaya itu dilakukan agar peresmian Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan dengan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengajak pihak-pihak terkait untuk mendorong sosialisasi masif kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari adanya DOB Papua Pegunungan.

Sumule menambahkan, berkaitan dengan agenda kunjungan kali ini, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Kegiatan tersebut digelar salah satunya dengan memantau proses pemasangan plang calon rumah dinas untuk penjabat (Pj.) Gubernur dan Pj. sekretaris daerah (Sekda). Selain itu, pihaknya juga memonitor proses pemasangan plang calon ruang kerja untuk masing-masing jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Pegunungan.

Diharapkan langkah tersebut akan mendorong percepatan peresmian Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian, percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat akan dapat dirasakan.