Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari Dua Poros

Survei Litbang Kompas menemukan 62,4 persen responden meyakini bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah. Komitmen partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi sesungguhnya untuk pilpres 2024.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai peta koalisi masih akan berubah hingga 2024. Semua partai masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik. Partai saling menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk pilpres 2024.

"Itu tidak mudah disimpulkan. Kalau saya masih dalam taraf saling menjajaki, mereka butuh chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, pileg-nya oke, pilpres-nya ok," kata Siti Zuhro, Senin (26/9/2022).

Menurut Zuhro, melihat dinamika politik yang sedemikian cair membutuhkan partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar Pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (paslon). Pilpres 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya 2 paslon.

"Jadi menurut saya kalau kita gak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros, yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras, toh gak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society," ujarnya.

Zuhro menambahkan masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasi dengan menghadirkan lebih dari 2 paslon capres-cawapres.

"Jadi kalau civil society-nya kuat menyuarakan bahwa pelajaran 2 kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang harusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus dinuasankan dan dampak-dampak dari hanya 2 pasangan calon. Jadi kalau kita diam, civil society-nya diam, ya mereka melenggang," ungkapnya.

Tergantung Situasi

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin menilai bongkar pasang koalisi masih akan dinamis, seturut situasi politik, sampai titik final.

“Memang untuk koalisi parpol yang dikatakan final itu tentu tergantung dari situasi politik yang berkembang. Bisa saja ada kejadian-kejadian yang belum kita tahu,” kata Alvin saat berbincang, Senin (26/9). Namun dalam berkoalisi, partai akan memperhatikan kebutuhan partainya dulu baru koalisi.

“Masing-masing pasti tidak mau jadi beban, dalam koalisi ada partai yang jadi beban, maka partai lain pakai strategi mutusin buntut ekor cicak,” ungkap Alvin.

Saat ini sudah terbentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Gerindra-PKB, Nasdem-Demokrat-PKS dan juga PDIP.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu. Pertemuan mereka dimaknai dan diamini sebagai bentuk silaturahmi.

“Sebenarnya pertemuan Pak Airlangga dan Prabowo, peluang itu besar karena sama-sama nasionalis. Dan keduanya ada latar belakang sudah bekerjasama di kabinet, eksekutif, masih terbuka,” sebut Alvin. Apalagi, PPP, anggota KIB yang lain, pernah berkoalisi dengan Gerindra di 2014 silam.

“Ini masalahnya apakah koalisi belum final kan, dengan kata lain koalisi bisa berkurang dan bisa bertambah partainya bergabung. Ini tinggal bagaimana masing-masing pimpinan partai berkomunikasi,“ jelas Alvin.

Namun selain sibuk silaturahmi dan bongkar pasang, dia menyarankan, para petinggi parpol juga bisa merespon tantangan zaman, terutama krisis ekonomi global, dan pemenuhan perut masyarakat.

“Karena sekarang publik lebih melihat siapa pemimpin atau partai yang dapat memberikan solusi praktis bagi rakyat,“ tambah Alvin.