Perluas Akses Keuangan, OJK Optimalkan Peran TPAKD

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat terutama di daerah dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Kita semua berharap, keberadaan TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian, serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Utara di Manado awal pekan ini.

Hadir dalam rapat TPAKD itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kepala OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Winter Marbun, serta Walikota dan Bupati beserta pengurus dan anggota TPAKD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (Sulut). Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, OJK Siapkan Penyelenggaraan Bursa Karbon

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Menurut Sophia, OJK sejak Juni 2021 telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian dalam merumuskan program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem.

Selain itu, untuk mendorong budaya menabung sejak dini, TPAKD juga mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu program unggulan yang juga menjadi program nasional dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif OJK melalui TPAKD dalam mendukung peningkatan akses keuangan khususnya pembiayaan kepada pelaku UMKM di Sulut.

“Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan,” kata Olly.