Ungkit Pernyataan Mahfud MD, Relawan Anies Baswedan Peringatkan Keras KPK: Jangan Sampai...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) bereaksi keras terkait dengan dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sebagaimana terungkap dalam investigasi Tempo, ingin tidak ’keduluan’ oleh rencana koalisi parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024 karena dikhawatirkan dapat menyulitkan teknis pengusutan kasusnya, dinilai mengandung bias politik. 

Baca Juga: Bermanuver Demi Gabung Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Dicap Bermuka Dua: Dia Sedang Meniru...

“KPK bukanlah pihak dalam kompetisi politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena itu, kami menolak segala upaya untuk menjadikan KPK sebagai instrumen politik,” kata Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati, Ahad (2/10/2022) dalam keterangan tertulisnya. 

Laporan investigasi yang dikutip SKI itu juga menyebutkan bahwa KPK telah berupaya mempengaruhi pakar-pakar hukum agar mau menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam kasus penyelenggaraan balapan Formula E. 

Meski demikian, tidak semua pakar hukum menuruti kemauan lembaga tersebut. Pakar hukum Unpad Prof Romli Atmasasmita, misalnya, teguh dengan pandangannya bahwa dalam kasus tersebut hanya terdapat pelanggaran administratif. 

“Tindakan untuk melibatkan KPK dalam kompetisi politik berpotensi mengancam bangunan negara hukum dan dapat mengubah wajah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Ini bertentangan dengan retorika pemerintah, sebagaimana diungkapkan Menkopolhukam Mahfud, yang ingin memperbaiki integritas penegakan hukum melalui peta jalan baru reformasi hukum,” kata Romli. 

Baca Juga: Jokowi Dicurigai Jadi Dalang Penjegalan Anies Baswedan, Natalius Pigai: Saya Bisa Buktikan...

Sekjen SKI itu menyatakan, Anies Rasyid Baswedan merupakan figur yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat untuk maju dalam Pilpres 2024.