NasDem Mengakui Langkah Tegas ke Zulfan Lindan Berkaitan dengan Pernyataan Hebohnya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai NasDem mengambil langkah tegas terkait manuver kadernya yang dianggap berlebihan.

Partai Nasdem resmi mencopot Zulfan Lindan dari jabatannya di pengurus DPP Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan, pencopotan Zulfan terkait pernyataannya yang menyebut Anies antitesis Jokowi.

"Beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa, artinya kalau si A kiri, si B kanan. Padahal di sisi lain Nasdem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ahmad kepada wartawan. Kamis (13/10/2022).

Ahmad menegaskan, saat ini Partai Nasdem merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena itu segala pernyataan yang menimbulkan penfasiran berbeda tidak dibenarkan.

"Jadi semua kader tidak diperkenankan membuat pernyataan baik secara langsung atau pernyataan yang menimblkan penafsiran berbeda kepada publik yang seakan menyerang Jokowi dan pemerintah, itu tidak dibenarkan," ujarnya.

Baca Juga: Ya Ampun… Denny Siregar Dikecam Warganet Gegara Postingan Hoax Soal Bus Anies Baswedan yang Nyungsep: Buzzer Berkali-kali Sebar Hoax…

Zulfan diketahui menjabat Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra 1 yang meliputri Aceh dan Sumut. Partai Nasdem kemudian memberikan teguran keras kepada Zulfan dengan memberhentikan Zulfan dan melarang Zulfan berbicara atas nama DPP Partai Nasdem.

"DPP Partai Nasdem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa; Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Pernyataan Zulfan dianggap tidak sesuai semangat Partai Nasdem yang mengedepankan politik gagasan. Pernyataan Zulfan juga dinilai tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitu mengedepankan politik gagasan.