Track Record Heru Budi Hartono Tercemar, Pengamat Pertanyakan Keputusan Presiden Jokowi Pilih Dia Gantikan Anies Baswedan

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. 

Menurut Achmad, Heru memiliki beberapa catatan buruk selama berpolitik dan harusnya Presiden bisa memilih orang yang lebih bersih atau lebih kompeten. 

Baca Juga: Ungkit Kubu Habib Rizieq, Gelar Bapak Toleransi Beragama Anies Baswedan Dinilai Cuma Bualan Belaka!

“Hari ini DKI Jakarta memiliki gubernur baru, gubernur pilihan presiden. Heru Budi Hartono sekretaris kepresidenan yang pernah menjabat walikota Jakarta Utara di masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur Jakarta,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/22).

Achmad mengatakan, beberapa koalisi masyarakat sipil dengan terang-terangan menolak penunjukan Heru sebagai penjabat gubernur DKI. 

“Selama menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama Heru disebut di beberapa perkara mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” jelas Achmad.

Baca Juga: Andika Perkasa atau AHY, Anies Baswedan Tak Boleh Memilih Duetnya Sembarangan: Tantangannya...

Menurut dia, dengan rekam jejak yang ada terhadap Heru maka wajar jika koalisi masyarakat sipil Jakarta menolak penunjukkan Heru sebagai Pejabat sementara Jakarta. 

“DKI Jakarta sebagai ibukota negara seharusnya dipimpin oleh seseorang yang berintegritas dan memiliki track record yang baik,” tambah Achmad.

Ia juga menyimpulkan bahwa menjadi janggal rasanya jika pengganti Anies Baswedan adalah justru orang yang memiliki track record sebagai  birokrat tetapi memiliki banyak catatan yang buruk, seperti kasus-kasus korupsi. 

Baca Juga: Anies Baswedan: RPD Jadi Rujukan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono

“Maka masyarakat DKI Jakarta mesti proaktif mengawasi jalannya pemerintahan di DKI ini,” tutupnya.