Polres Bantul Bentuk Tim Khusus Kawal Kebijakan Penyesuaian Harga BBM

Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah membentuk tim khusus untuk mengawal kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kabupaten ini agar distribusinya tepat sasaran.

"Jadi, memang sudah menjadi perintah dan atensi Kapolri sejak adanya kebijakan penyesuaian harga BBM, khususnya yang bersubsidi, kami langsung membentuk tim khusus dalam rangka mengawal kebijakan ini," kata Kapolres Bantul AKPB Ihsan saat konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Bantul, Selasa (18/10/2022).

Menurut dia, tim khusus tersebut setiap hari melaksanakan kegiatan patroli maupun kegiatan penyelidikan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi khususnya karena yang menikmati subsidi adalah masyarakat menengah ke bawah sehingga harus tepat sasaran.

"Ini secara rutin, kami membentuk timsus. Alhamdulillah, kami temukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis solar. Ini berkat informasi dari masyarakat juga," katanya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Kapolres Bantul juga mengimbau masyarakat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan, seperti pembelian BBM bersubsidi tidak wajar, agar melaporkan kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kami siap menindak dengan tegas pelaku-pelaku yang menyalahgunakan, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi," katanya.

Dalam kasus tersebut, Satreskrim Polres Bantul pada hari Jumat (14/10) mengamankan dua orang atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis solar setelah penyelidikan terkaitdengan laporan ada dua mobil yang berulang kali beli biosolar di SPBU Pleret, Bantul.

Saat ini, lanjut dia, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Bantul, termasuk untuk mengetahui bagaimana penjualan dari SPBU, juga alur distribusi solar subsidi tersebut ke mana saja.

"Penyelidikan masih berproses, yang pasti yang menikmati pasti dari kelompok yang memang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi. Bisa kami petakan, pasti kelompok-kelompok industri. Kendati demikian, untuk kelompok ini masih dalam penyelidikan," kataKapolres.