Upaya Adu Domba Jokowi dan Megawati Terendus, Relawan Teman Ganjar Buka-bukaan!

Terkait dengan pernyataan Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia Untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) mendapatkan kecaman keras dari Relawan Teman Ganjar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana dengan protes keras terhadap tindakan Relawan Kami-Ganjar bahwa tindakan mereka meminta agar Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PDI-Perjuangan bukanlah representasi sikap dari relawan Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bangkitkan Ekonomi Lewat Kredit Gerakan Pemuda dan Bima Mobile Bank Jateng

"Karena tindakan mereka adalah tindakan sepihak dengan mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo dengan tujuan untuk membenturkan hubungan baik Presiden Jokowi dengan Ketua Umun PDI-P ibu Megawati", lanjutnya.

Ditengah persiapan menyambut Pesta Demokrasi Pilpres 2024 seharusnya para relawan tidak membuat manuver-manuver yang berpotensi menyulut intrik dan pertikaian dikalangan relawan dan partai. Tanggung jawab menjaga kondusivitas nasional adalah tanggung jawab kita bersama.

Mekanisme demokrasi dan politik yang terjadi dan akan terjadi di internal Partai PDI-P merupakan hak prerogatif mutlak Partai PDI-P dalam menjaga kelangsungan kepemimpinan Partai, ujar Rinto.

Demikian juga kami sampaikan nota protes terkait dengan Permintaan Relawan Sahabat GP 2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar Ibu Puan Maharani diperiksa KPK atas skandal E-KTP. Jika oknum relawan ini memiliki bukti-bukti, silahkan bawa bukti tersebut ke KPK TANPA mengatasnamakan diri sebagai relawan.

Karena tindakan ini mengakibatkan timbulnya antipati masyarakat kepada relawan Ganjar Pranowo yang dikesankan mencari-cari dan mengkriminalisasi orang lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Sekali lagi kami sampaikan kepada Relawan Kami-Ganjar dan Relawan Sahabat GP 2024 bahwa tindakan kalian adalah upaya provokasi, melakukan adu domba dan membenturkan sesama relawan dan menimbulkan permusuhan dikalangan relawan-relawan. Untuk itu kami memberi peringatan keras untuk menghentikan praktik politik kotor ini, tegasnya.