Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Hujan sanksi diberikan DPP PDIP kepada sejumlah kader yang melakukan manuver pencapresan.
Mengenai hal ini, Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, justru mempertanyakan apa kesalahannya usai disebut dikenai sanksi keras dan terkahir karena dinilai langgar AD/ART partai soal Dewan Kolonel.
Hal itu disampaikan Johan saat awak media bertanya kepada dirinya apakah pernah dipanggil oleh DPP PDIP bidang Kehormatan Partai terkait dengan sanksi keras dan terakhir sudah dijatuhi.
"Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Ia menjelaskan, bahwa Dewan Kolonel merupakan sekumpulan para anggota DPR RI fraksi PDIP untuk mensosialisasi Puan Maharani. Menurutnya, Dewan Kolonel bukan organisasi yang bertujuan untuk menyerang figur tertentu misalnya Ganjar Pranowo.
"Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin memsosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," ungkapnya.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan mbak Puan Maharani," sambungnya.
Johan mengaku tak akan mempersoalkan jika sebaliknya ada dari internal PDIP atau eksternal memilih memfavoritkan Ganjar. Menurutnya, sebagai kader partai juga merasa dibolehkan untuk memfavoritkan Puan Maharani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
