Target Cadangan Beras Pemerintah 1 Juta Ton, Bulog Dituntut Lebih Profesional

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah.

Dalam Perpres tersebut, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberi tugas dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap pertama yang meliputi jenis pangan, yaitu beras, kedelai dan jagung.

"Dengan adanya Perpres harusnya bisa menyerap besar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (1/11). Menanggapi hal tersebut, Bulog mengatakan masih perlu menunggu peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional Bulog.

Ekonom CORE, Dwi Andreas Santosa mengatakan, momen ini bisa membuat Bulog untuk berbenah diri menjadi lebih profesional lagi.

"Satu perusahaan beras swasta nasional di Indonesia, itu kapasitasnya hanya seperdelapan dari bulog. Seperdelapan aja bisa survive dan semakin besar. Bulog kapasitas 8 kali lipat, tidak mampu. Jadi ada permasalahan profesionalisme,“ kata Andreas, Selasa (1/11/2022).

Dia menjelaskan, biasanya Bulog sudah bisa menakar masuk dan keluarnya beras dengan sistem bantuan seperti Rastra dan Raskin. Namun sekarang ini dengan sifat Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) Bulog merasa kurang ada kepastian.

"Dengan sistem Raskin dan Rastra, ada kebocoran. Itu kenapa diganti ke BPNT. Dan keputusan pemerintah mengganti ke BPNT sangat menguntungkan bagi penerima manfaat.” kata Andreas yang juga Guru Besar IPB ini.

Meski begitu, Bulog masih menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial misalnya, untuk penyaluran bantuan sosial. Andreas juga melihat, Bulog masih diberikan sejumlah fasilitas untuk menopang kerjanya.

"Apalagi Bulog dibanding swasta, ada keuntungan, ada gudang, bunga rendah, dari sisi itu saja dia harus lebih untung dibandingkan swasta. Hanya memang Bulog harus diberi fleksibilitas untuk menjual di pasar,” jelas Andreas.

Sebelumnya, disebutkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mengalami penurunan, per Oktober 2022 stok beras Bulog hanya 673.613 ton atau 11,2 persen.

"Dengan Perpres 125/2022, harusnya Bulog bisa menyerap beras untuk CBP lebih besar. Kita lihat saja kapan realisasinya," tandas Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.