PA 212 Mnta Jokowi Mundur Terlalu Berlebihan dan Tidak Pantas Disuarakan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Repdem Wanto Sugito menilai demo yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Jumat (4/11) kemarin, tidak pantas disuarakan.

“Tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistis, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat,” kata dia sesuai menggelar Rapat Konsolidasi Repdem se-Indonesia melalui telekonferensi, Sabtu (5/11).

Dia menilai tuntutan PA 212 agar Presiden Jokowi menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

Pria yang akrab disapa Klutuk itu menerangkan semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan.

“PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia. Masa, ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkret untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat,” jelas dia.

Terhadap tuntutan PA 212 mengani perbaikan keadilan hukum, Wanto menilai Presiden Jokowi terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem yang lebih berkeadilan.

“PDI Perjuangan mengakui pentingnya reformasi sistem hukum sebagaimana telah dibahas bersama dalam Focus Group Discussion dengan Menko Polhukum Prof. Mahfud MD diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah,” jelas dia.

Di sisi lain, lanjut Wanto, dirinya juga mempertanyakan kehadiran pakar tata hukum negara Refly Harun dalam demo itu.

“Keikutsertaan Saudara Refly Harun justru merendahkan kualitas kenalarannya di bidang hukum tata negara. Ini yang sangat disayangkan, sebab seorang pakar itu memiliki tugas yang bersifat mencerdaskan dan di dalamnya ada kecendekiawanan. Kedua hal inilah yang tereduksi,” kata dia.

Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan itu juga menyatakan partainya akan terus membela dan mendukung Presiden Jokowi dalam isu ini.

“Karena Demo 411 sudah mengandung agenda politik kekuasaan yang jika dibiarkan akan berujung pada instabilitas politik,” alumnus UIN Hidayatulah Jakarta itu.