Penerapan SMAP di Sektor Jasa Keuangan Cegah Praktik Suap

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas industri jasa keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengungkapkan integritas industri jasa keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Menurut dia penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.

"Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan," kata Sophia di Jakarta, kemarin.

Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).

"Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah," kata Pahala.

Lebih lanjut kedua lembaga membuka kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.