Ganjar Pranowo Sukses Bikin 23 SMA/SMK di Jateng Efektif Gelar Pendidikan Antikorupsi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi salah satu upaya pemberantasan sejak dini. Ganjar menilai, dari setiap pelajaran, pendidikan antikorupsi bisa diberikan.

“Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah, ya. Kita tanda tangan bersama bupati/wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan antikorupsi di level sekolah,” kata Ganjar, saat hadir pada peringatan road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.

Ganjar menilai, pendidikan anti korupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus. Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah, baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif.

“Enggak perlu dengan kurikulum khusus. Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi, agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye antikorupsi,” ujarnya.

Selain juga, pendidikan anti korupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif lain seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.

Dikatakan, dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, tercatat sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK negeri yang memberikan pendidikan antikorupsi. Yaitu,  SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan,  SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng di Kota Semarang.

Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng di Kabupaten Pati. Selanjutnya,  SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar,  SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo.

Juga, SMAN 1 Magelang Kota Magelang,  SMAN 1 Purworejo,  SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung,  SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas,  SMKN Jateng di Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan,  dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.

Ketua KPK RI Firli menyampaikan pemberantasan antikorupsi juga dilakukan di instansi pendidikan di masyarakat.

“Nah pendidikan masyarakat ini menyasar pada seluruh jejaring pendidikan, Masuk kepada tahapan pendidikan, baik formal dan informal,” kata Firli.

Tentu dengan penanaman integritas melalui program pendidikan masyarakat yang menyasar kepada seluruh jajaran pendidikan, termasuk pada tahapan pendidikan baik formal maupun informal.