Duh! Terjadi Disparitas Data Stok Beras, Buwas Sebut Data Kementan Tak Ada di Lapangan

Direktur Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), mengungkap bahwa stok penggilingan padi yang ada di lapangan dengan data yang disediakan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda. Dia menuturkan, hanya terdapat 166 ribu ton, berbeda dengan data Kementan yang menyebut ada 600 ribu ton.

Buwas menyebut bahwa pihaknya tidak menemukan 600 ribu ton beras sebagaimana data yang diberikan Kementan. Dia menuturkan, hingga kontrak di bulan Desember, beras di penggilingan hanya 166 ribu ton.

Baca Juga: Tindak Lanjuti Hasil Rapat Bersama DPR, Kementan: Stok Beras Sanggup Penuhi Kebutuhan Bulog

"600 ribu ton, dari mana? Karena barangnya memang enggak ada. Sampai hari ini dengan kontrak kita sampai Desember di penggilingan, sama persis 1.000 persen datanya sama, itu hanya 166 ribu ton yang kita dapat," kata Buwas dalam RDP bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/22).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan bahwa data yang dia lampirkan mengenai stok beras, mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menilai bahwa data tersebut yang menjadi acuan pemerintah.

Kendati demikian, dia menilai bahwa dinamika momentum yang kerap kali terlewat dalam memperhatikan stok beras. Syahrul menilai bahwa tidak hanya produktivitas dan ketersediaan yang mestinya menjadi perhatian semua pihak terkait stok beras.

"Tetapi dinamika momentum juga harus diperhatikan oleh kita semua, karena bukan hanya produktivitas dan ketersediaan kan. Masalah bagaimana menjaga momentum-momentum dalam masyarakat, keterjangkauan, harus menjadi bagian," jelas Syahrul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/22).

Oleh sebab itu, Syahrul menyebut bahwa pihaknya tidak menyinggung stok beras dalam RDP yang diikuti bersama Perum Bulog dan Komisi IV DPR. Dia menyebut Kementerian Pertanian mendorong kolaborasi bersama Bulog untuk memenuhi stok beras nasional.

Baca Juga: Macam OJK, Pemerintahan Jokowi Siap Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi

"Kita singgung Bulog, menyesuaikan harga yang ada, HPP-nya agar sesuai cos yang ada, sehingga serapan beras itu jangan hanya di pedagang, tetapi negara juga," katanya.