Minta 10 Persen, Inggris Cuma Janjian Kenaikan 4 Persen buat Gaji Perawat

Warta Ekonomi, London -

Pemerintah Inggris dengan tegas tidak akan memenuhi tuntutan kenaikan gaji yang diminta oleh para perawat. Pemerintah memberikan tawaran kenaikan gaji rata-rata 4 persen, sementara para perawat meminta kenaikan gaji di atas 4 persen untuk mengimbangi inflasi yang mencapai lebih dari 10 persen. 

"Kami akan tegas dalam menanggapi hal ini karena tidak bertanggung jawab membiarkan gaji sektor publik dan inflasi lepas kendali, dan kami berutang tugas yang lebih luas kepada publik untuk memastikan bahwa kami menjaga keuangan publik kami terkendali," ujar menteri senior Oliver Dowden kepada BBC, Minggu (18/12/2022). 

Baca Juga: Dibongkar Media Inggris, Ternyata Ini yang Mau Dilakukan Zelensky di Perbatasan

Dowden mengatakan, badan peninjau gaji independen menetapkan bahwa perawat akan menerima kenaikan gaji minimal 1.400 pound, setara dengan rata-rata sekitar 4 persen.

Inggris menghadapi gelombang aksi industri musim dingin ini. Pekerja di layanan kereta api dan pos, serta layanan kesehatan menggelar aksi mogok yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Diperkirakan 10 ribu perawat di Layanan Kesehatan Nasional di Inggris, Wales dan Irlandia Utara berencana untuk menggelar aksi mogok kedua pada Selasa (20/12/2022).

Sebelumnya pada Kamis (15/12/2022), para perawat telah melakukan aksi mogok sebagai protes atas kenaikan gaji yang ditawarkan kepada mereka.  

Serikat Royal College of Nursing (RCN) mengatakan, pendapatan riil para perawat telah turun 6 persen dalam dekade terakhir. RCN telah menyerukan kenaikan gaji 5 persen di atas tingkat inflasi RPI, yang mencapai 14 persen pada November. 

"Pemerintah memiliki setiap kesempatan untuk bertindak tetapi mereka telah memilih untuk membelakangi kami," kata Ketua RCN, Pat Cullen.

Staf ambulans di Inggris dan Wales berencana untuk gelar aksi mogok pada 21 Desember dan 28 Desember. Selain itu, staf Border Force yang memeriksa paspor di perbatasan, juga ikut melakukan aksi mogok. 

Pemerintah telah merekrut sekitar 1.200 anggota militer dan 1.000 pejabat pemerintah untuk membantu meminimalkan gangguan pada layanan ambulans dan perbatasan.