Pemerintah Didorong untuk Maksimalkan LRT Palembang yang Menelan Biaya Investasi Hingga Rp10,9 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

LRT Pelembang yang menelan biaya investasi hingga senilai Rp10,9 triliun sampai saat ini dinilai masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp15 miliar per tahun. Padahal biaya operasional LRT Rp90 miliar setahun dan masih ada biaya biaya lain yang akhirnya LRT Palembang harus di subsidi APBN sekitar Rp160 miliar di tahun 2022. 

Politisi Senior Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono atau BHS berharap kereta LRT Palembang yang sudah beroperasi lebih dari 3 tahun ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang.

“Ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh masyarakat Palembang, sehingga Subsidi APBN tidak secara terus menerus di gelontorkan untuk operasional LRT, apalagi nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yg sangat besar saat Grece Period habis, maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta api tersebut” tegas BHS.

Baca Juga: Kemenhub Bantah Kritikan Ridwan Kamil yang Sebut LRT Palembang Sepi, Tidak Ada Penumpangnya!

Pakar Kebijakan Publik ini menuturkan bila Kementerian Perhubungan yang membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola dan tidak menggantungkan diri ke APBN. 

Lebih jauh Bambang Haryo menceritakan perbedaan keamananan dengan Negara Jepang, saat dirinya berada di Jepang dan memanfaatkan angkutan kereta api di Jepang,  di sana batas calon penumpang (menunggu kereta api red) dengan rel kereta api terdapat pagar pelindung agar penunggu kereta api lebih aman dan tidak terjatuh ke rel kereta yang sangat membahayakan masyarakat calon pengguna kereta api di negara tersebut.

Baca Juga: Tiga Tahun Komersialkan Operasi, LRT Jakarta Sukses Torehkan Segudang Prestasi

Menurut Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Komisi VI dan V, ada beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya dan ini sangat membahayakan para calon penumpang kereta api pada saat akan tiba karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena disamping rel kereta api terpasang peringatan 'Awas Listrik Tegangan Tinggi'.

"Kementerian Perhubungan juga bisa mendorong pengolala LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal dan Kementerian Perhubungan yg membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola yg tidak menggantungkan subsidi rakyat seluruh Indonesia lagi” tutup BHS yang juga merupakan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.