Getol Berantas Korupsi, Integritas OJK Berhasil Naik Peringkat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk semakin proaktif dan kolaboratif dalam pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia. Untuk itu, regulator terus melakukan penguatan prinsip tata kelola dan fungsi penyidikan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyampaikan komitmen OJK untuk berkontribusi nyata dalam menegakkan integritas serta mencegah korupsi telah terlihat dari kenaikan peringkat OJK dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Baca Juga: Cegah Korupsi, OJK Perkuat Tata Kelola dan Fungsi Penyidikan

“Kami bersyukur, upaya OJK dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang kredibel tercermin dari peningkatan peringkat pada Survei Penilaian Integritas (SPI) OJK Wide. Kami berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga OJK dapat terus menjadi role model dalam menularkan serta mendorong implementasi budaya antikecurangan dan antipenyuapan kepada para stakeholders OJK khususnya Industri Jasa Keuangan,” ucap Sophia di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Adapun SPI merupakan survei tahunan yang diselenggarakan KPK terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) di Indonesia.

Berdasarkan hasil SPI KPK tahun 2022, OJK berhasil menduduki peringkat ke-4 dari total 640 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan menduduki peringkat ke-2 untuk kategori Lembaga Non Kementerian dari 61 Lembaga Non Kementerian di Indonesia. Hasil ini meningkat jauh dari peringkat OJK sebelumnya. Baca Juga: Buntut Kasus Mahasiswa IPB, OJK Sasar Literasi Keuangan Pelajar dan Mahasiswa di 2023

Selain itu, beberapa pencapaian lainnya yang diterima OJK pada tahun 2022 antara lain kepatuhan pelaporan LHKPN oleh seluruh wajib lapor Insan OJK, dan penghargaan kepada Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dari KPK.

Hakordia adalah bentuk komitmen dunia melawan korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Sejak tahun 2016, OJK selalu berpartisipasi dalam acara peringatan Hakordia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).