Tok! Putin: Minyak Rusia Haram Dijual ke Negara-negara Langgar Batas Harga

Presiden Vladimir Putin telah menandatangani dekrit tentang tindakan pembalasan terhadap batas harga Barat atas ekspor minyak Rusia. Ratifikasi hari Selasa (27/12/2022) adalah sebagai tanggapan atas tindakan hukuman yang diambil oleh UE, negara-negara G7, dan Australia, yang mulai berlaku awal bulan ini.

Keputusan presiden melarang pasokan minyak dan produk minyak bumi dari Rusia ke negara-negara yang menerapkan batasan harga dalam kontrak mereka. Ini juga melarang pengiriman jika kontrak secara langsung atau tidak langsung menentukan batasnya.

Baca Juga: Moskow Kuak Kegalauan yang Terjadi dalam Negara-negara Eropa yang Hadapi Rusia

Menurut keputusan yang dipublikasikan di situs web pemerintah, larangan pasokan minyak sebagai tanggapan atas pembatasan harga berlaku mulai 1 Februari 2023 dan berlaku hingga 1 Juli 2023. Tanggal efektif larangan pasokan minyak bumi produk akan ditentukan kemudian oleh pemerintah.

Presiden dapat memberikan izin khusus untuk pasokan minyak dan produk minyak yang dilarang oleh pagu harga, menurut keputusan tersebut. Kementerian Energi Rusia akan memantau kepatuhan terhadap perintah presiden tentang tindakan pembalasan.

Batas harga $60 per barel untuk ekspor minyak lintas laut Rusia diperkenalkan oleh UE, negara-negara G7, dan Australia pada 5 Desember. Batas tersebut melarang perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lain untuk pengiriman minyak Rusia kecuali jika kargo dibeli pada atau di bawah harga yang ditetapkan.

Kremlin bersumpah untuk menanggapi tindakan tersebut dengan cara yang paling sesuai untuk kepentingan Moskow, memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan berdagang dengan negara-negara yang mendukung batas atas harga.

Wakil Perdana Menteri Aleksandr Novak mengatakan bahwa permintaan minyak Rusia masih tinggi meskipun ada sanksi terbaru terhadap ekspor negara tersebut.

Dengan memberlakukan batasan harga, negara-negara Barat hanya akan memicu inflasi energi lebih lanjut karena pasokan yang langka, kata menteri, menambahkan bahwa Rusia memandang mekanisme non-pasar seperti itu tidak dapat diterima.