Penyelidikan Formula E Sudah Sesuai dengan Prosedur, Ketua KPK Sebut Dirinya Tak Berniat ‘Kerjai’ Anies Baswedan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan penyelidikan perkara Formula E sudah patuh pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. 

Terlebih, KPK sangat menjunjung tinggi asas tugas pokok pelaksanaan KPK, sebagaimana diamanatkan undang-undang.

"Di situ disebutkan. Salah satunya dilakukan terbuka, proporsionalitas, dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum. Yang pasti, yang kita tidak boleh lupakan di dalam Pasal 5 adalah menjunjung HAM. Itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan," terang Firli.

Baca Juga: PDIP 'Ngomporin' Jokowi untuk Tendang Menteri NasDem dari Kabinet, Irma Sampai Ketawa: Hati-hati, Kami Tidak Ada yang Ditangkap KPK!

Selain itu, KPK juga patuh pada prinsip-prinsip hukum pidana. Merujuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Disebutkannya bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK.

Firli menjamin, KPK tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kata dia, tersangka baru bisa diumumkan bila ditemukan bukti yang cukup.

"Jadi, kita pedomanannya sama, yaitu hukum acara pidana. Prinsipnya KPK tidak akan pernah mentersangkakan orang, kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana," tegasnya.

Disisi lain, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memaklumi bila upaya menyelidiki dugaan korupsi di kasus Formula E bakal menuai polemik. 

Baca Juga: Nasdem Balas Serang Partainya Jokowi: Menteri Nasdem Gak Ada yang Ditangkap KPK, PDIP? Banyak!

Mengingat saat ini, sudah masuk dalam tahun politik. Sehingga, apa yang sedang dilakukan KPK pasti akan dikaitkan dengan politik.