Anies Dituding Ogah Teruskan Proyek IKN Jokowi Kalau Jadi Presiden, NasDem Tegas: Harus Lanjutkan, Nggak Bisa Ditawar!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi meluruskan tudingan yang menyebut Anies Baswedan ogah teruskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila menang di pemilu 2024 mendatang.

Ia mengungkapkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah melontarkan pernyataan yang dituduhkan itu.

Baca Juga: Sebut NasDem Cuma Jual Narasi Anies Difitnah, Teddy Gusnaidi Bertanya: Kenapa Gak Jual Kelebihan Anies?

Gus Choi secara terang-terangan juga menyebutkan jika dirinya sangat mendukung adanya IKN. Ia menyebut proyek pembangunan ibu kota baru tersebut merupakan ide yang luar biasa.

"Dia belum pernah menyatakan atau dalam diskusi atau diskusi di internal NasDem, nggak ada, 'Ini harus tidak dilanjutkan'. Tidak, ini harus dilanjutkan namanya IKN, namanya infrastruktur, ini kebutuhan ibu kota kebutuhan kebanggaan bangsa. Nggak bisa ditawar," kata Gus Choi seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube Total Politik pada Selasa (10/1/2023).

"IKN itu ide yang luar biasa," sambungnya.

Gus Choi juga menerangkan jika ide pembangunan ibu kota baru ini telah digagas oleh pendahulu, tapi tidak pernah terwujud. Kini, di bawah kepemimpinan Jokowi ide tersebut akhirnya bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi mengeksekusi idenya Bung Karno yang harus punya istana sendiri. Kemudian Pak Soeharto juga punya ide punya istana sendiri, ibu kota sendiri," terang Gus Choi.

Baca Juga: Jokowi Full Senyum, Sepuluh Investor Malaysia Tertarik Investasi di IKN Nusantara

Lagi-lagi, dengan gamblang Gus Choi mengungkapkan jika dirinya secara penuh mendukung keberlanjutan dari pembangunan IKN. Namun, persoalan kapan proyek tersebut bisa terselesaikan, menurutnya itu bergantung dengan beberapa hal, termasuk kondisi ekonomi.

"Saya termasuk orang yang terdepan mendukung bahwa ini harus dilanjutkan. Nah persoalan ketika dilanjutkan apakah harus jadi 5 tahun itu, apakah harus jadi 10 tahun itu, itu lihat kondisi ekonomi," terangnya.