Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Direspons KPK, Nggak Nyangka! Begini Tanggapan Heru Budi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Merespons adanya isu dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tak ada urusan dengan dirinya. Pasalnya, kasus tersebut diduga terjadi pada tahun 2020 lalu saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Heru juga enggan mengomentari soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah merespons adanya dugaan korupsi bansos tersebut.

Baca Juga: Refly Harun Soal Dugaan Korupsi Bansos Anies: Harus Dilihat Lebih Dalam...

"Enggak bisa komentari. Silakan nanti dibahas (oleh KPK)," ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Ia mengaku tak mau melakukan penelusuran lebih jauh mengenai dugaan ini. "Itu lama, tahun 2020, saya enggak tahu. Saya enggak masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu (penyaluran bansos) sudah selesai, kan," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK merespons kabar dugaan korupsi bansos pandemi Covid-19 tahun 2020. Dugaan korupsi itu berupa beras yang terbengkalai di gudang dengan nilainya mencapai triliunan rupiah. Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga antikorupsi.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali belum lama ini.

Dia bilang, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, dengan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. "Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," ujarnya.

Untuk diketahui, akun Twitter @kurawa lewat cuitannya mengaku mendapatkan informasi penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.

"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar @kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022) lalu.