Jokowi Tak Perlu Minta Izin Surya Paloh untuk Reshuffle Menteri NasDem: Mereka Sudah Tak Sejalan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu membicarakan rencana reshuffle dengan ketua umum partai politik pengusung, misal dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Pengamat politik Karyono Wibowo menegaskan, tidak ada regulasi yang mengatur seorang presiden harus meminta izin kepada ketua umum partai politik pengusung untuk melakukan reshuffle kabinet.

Baca Juga: Jika Reshuffle Kabinet Fix Dilakukan, Presiden Jokowi dan Nasdem Bakal Saling Diuntungkan, Kok Bisa?

"Menurut saya, tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk membicarakan rencana reshuffle ke pimpinan parpol," kata Karyono, Minggu (15/1/2023).

Meskipun, kata Karyono, presiden bukanlah raja, melainkan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Persoalannya bukan itu, tapi Partai NasDem dinilai tidak lagi sejalan dalam konteks kepentingan politik 2024 oleh pemegang kekuasaan saat ini. Maka, wajar jika presiden me-reshuffle menteri-menteri dari NasDem," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie alias Gus Choi meminta Jokowi menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019.