Jika Disahkan, Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dinilai Bakal Hasilkan Anggota Legislatif Bermental Jongos!

Hingga saat ini keputusan menggunakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup masih terus digodok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun 8 dari 9 partai politik di parlemen sudah menolak sistem ini. 

Yang terbaru, politikus Hanura Inas N Zubir menolak keras penerapan sistem ini dan mengemukakan alasannya. 

Menurutnya, menyerahkan kewenangan menentukan anggota legislatif terpilih sepenuhnya ke tangan partai politik akan menghasilkan parlemen berkualitas rendah yang tidak mewakili rakyat. 

Baca Juga: Habis Dapat Restu Jokowi, Yusril Tiba-tiba Dukung Kubu Megawati Soal Sistem Proporsional Tertutup

"Upaya untuk mengangkangi suara rakyat untuk merebut kekuasaan sebesar-besarnya hanya bisa dilakukan dengan cara memilih wakil rakyat dalam bentuk gelondongan yakni memcoblos partai, sehingga rakyat dipaksa untuk membeli kucing dalam karung," kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1). 

Inas mengatakan dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini partai politik tidak segan-segan menganulir pilihan rakyat melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). 

Anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat bisa seenaknya dipecat demi memuluskan kepentingan partai. 

"Apalagi dengan sistem proporsional tertutup, maka yang akan duduk di DPR/DPRD kelak adalah kader-kader kerbau yang dicokok hidungnya untuk dikendalikan secara absolut oleh pimpinan partai politik semata," ujar dia. 

Dia menyebut wacana proporsional tertutup ini dimunculkan oleh pihak yang serakah kekuasaan. 

Baca Juga: AHY Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Hanya akan Rampas Hak Rakyat

Meski sudah menguasai legislatif dan eksekutif, mereka masih belum puas. Demi memuaskan hasrat berkuasa itu, lanjut Inas, mereka rela mengorbankan kualitas parlemen serta kepentingan rakyat.

"Walhasil, dengan kondisi tersebut maka kualitas DPR walaupun akan diisi oleh kader-kader yang sudah dididik oleh partai politik, tapi akan memiliki mentalitas jongos, karena mereka bisa duduk di DPR/DPRD bukan karena upaya sendiri, melainkan hadiah dari pimpinan partai politiknya," pungkas Inas.