Pemerintah Perlu Siapkan Skema Baru untuk Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Beli Properti

Pemerintah perlu mempersiapkan skema baru untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli produk properti, khususnya rumah subsidi.

Salah satu skema yang bisa diwujudkan adalah penghapusan kepemilikan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun (Sarusun).

"Dengan begitu, masyarakat bisa tinggal di hunian tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang dan dengan biaya yang terjangkau," kata Marine Novita, Country Manager Rumah.com, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/1/2023).

Baca Juga: Sama Seperti Harga Rumah Subsidi, Harga Rumah Tapak Juga Alami Kenaikan

SKBG Sarusun merupakan sebuah konstruksi hukum baru tentang bukti kepemilikan unit hunian berupa rumah susun yang diperuntukkan khusus bagi MBR.

Rumah susun tersebut dibangun dengan peran dan partisipasi pihak pelaku pembangunan yang melakukan sewa atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah baik berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dengan jangka waktu sewa selama 60 tahun.

Setelah rumah susun dibangun, unit-unit tersebut dijual kepada MBR untuk kemudian diterbitkan SKBG sebagai tanda bukti kepemilikan bangunan unit sarusun tersebut tanpa kepemilkan tanahnya. Skema ini memberikan jaminan kepastian bermukim bagi MBR dengan terbitnya sertifikat kepemilikan atas bangunan gedung.

Jakarta dan Surabaya sudah mulai mewujudkan SKBG Sarusun tersebut. Pemerintah DKI Jakarta akan mengupayakan kepemilikan rumah susun (rusun) bagi warga eks Kampung Bukit Duri di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Kepemilikan hunian vertikal tersebut akan diproses dengan skema SKBG Sarusun.